Jakarta masih banyak masalah sampai hari ini, seperti macet, banjir, rumah susun yang belum selesai dan lain-lain. Alih-alih mengurai dan menyelesaikan masalah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Ahok malah urus “bisnis lendir” dengan berencana legalkan pelacuran, maksiat kepada Allah Ta’ala. Musibah, innalilalhi wa inna ilaihi roji’un.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan melegalkan sebagian tower di apartemen untuk dijadikan lokalisasi prostitusi. Hal itu diungkapkan usai Apartemen Kalibata City terbongkar dijadikan lokasi praktik pelacuran online.
“Ini juga akan kita lakukan penelitian. Idenya itu dari Pak Gubernur, adalah tower yang mana dilegalkan di situ untuk urusan-urusan itu (pelacuran). Baru dilempar itu. Kalau seperti itu, ini kira-kira nanti masukan dari masyarakat, sosial ekonominya seperti apa. Jadi, ini ide dari Pak Gubernur,” kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Senin (27/4/2015), dikutip dari Okezone.
Namun, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menyatakan belum menentukan apartemen mana saja yang akan dijadikan lokalisasi prostitusi legal tersebut.
“Kalau bisa, ada satu apartemen yang memang berizin profesi itu (pelacur), dia dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya praktik begini karena saya punya sertifikat,” tuturnya.
Mengenai sertifikat tersebut, Saefullah belum bisa menjelaskan secara rinci bagaimana mengeluarkannya. “Itu kan teknis sekali. Ini idenya biar bergulir dulu. Kita dengar dulu masukan-masukan dari masyarakat. Setelah dengar dari masyarakat, baru Pemprov DKI ada konkretnya,” terang dia.
Ide melegalkan lokalisasi pelacuran itu, kata dia, akan dilempar terlebih dulu ke masyarakat. Lalu, menunggu respons apa yang akan disampaikan masyarakat. “Kan nanti dilempar tuh, respons dari masyarakat seperti apa, bagaimana,” terangnya.
“Misalnya di Kepulauan Seribu tempatnya, atau mungkin di pinggiran mana. Jadi ini masih ide, masih jauh. Nanti akan bergulir terus, respons dari masyarakat akan tertampung,” imbuhnya.
Alasan Pemprov DKI melegalkan lokalisasi pelacuran, kata Saefullah, agar tidak menyebar ke seluruh penjuru Ibu Kota.
“Istilahnya Pak Gubernur, ini kan bagian dari keberadaan masyarakat. Beliau bilang ini ‘sampah’. Sepanjang manusia itu ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada. Ketimbang ngumpet-ngumpet, bagaimana ini dilegalkan,” ujarnya
Siapa Ahok?
Mengutip tulisan Ustadz Irfan S Awwas, Ketua Tanfidziyah Majelis Mujahidin di Majalah Risalah Mujahidin, Basuki Tjahaja Purnama alias Zhong Wan Xie, atau terkenal dengan panggilan Ahok. Lahir dari keluarga keturunan Cina-Indonesia, beragama Kristen, pada 29 Juni 1966, di Manggar, Belitung Timur. Ia berasal dari satu daerah dengan tokoh komunis Indonesia, DN Aidit.
Mengawali karir politiknya di Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang didirikan alm. Syahrir. Melalui parpol PPIB inilah Ahok bisa menjabat anggota DPRD Belitung Timur untuk masa bakti 2004-2009. Belum berakhir masa jabatan sebagai legislator, Ahok mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung dan terpilih kurun 2005-2010.
Di awal kepemimpinannya, pemerintah Belitung Timur membebaskan biaya pendidikan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas negeri. Belasan siswa berprestasi dikirim melanjutkan belajar gratis ke Universitas Trisakti, Jakarta, dan Universitas Bangka-Belitung. Setiap siswa itu disubsidi Rp 1 juta per bulan untuk yang di Jakarta, dan separuhnya untuk Bangka.
Kabarnya, Ahok juga memotong biaya perjalanan dinasnya, dari Rp 1 miliar per tahun menjadi seperlimanya. Pos yang sama untuk kepala dinas dikorting. Untuk perjalanan ke Jakarta, hanya dapat uang tiket kapal, bukan pesawat.
Selama memimpin Belitung Timur, Ahok dikenal keras dan cenderung kasar. Menurut para pegawai di wilayah itu, apabila mereka ketahuan kongkow pada jam kerja langsung mendapat sanksi, ditahan kenaikan pangkatnya. Di sisi lain, Bupati memberi honor untuk para ketua RT Rp 300 ribu, Ketua Dusun Rp 640 ribu, dan Kepala Desa Rp 2 juta per bulan.
Belum selesai menjabat sebagai bupati Belitung Timur, Ahok berambisi menjadi gubernur Babel. Karena gagal dalam pencalonan pilgub Babel pada tahun 2007, Ahok meninggalkan PPIB, kemudian bergabung dengan Partai Golkar. Pada Pileg 2009 Ahok melaju ke DPR RI untuk masa jabatan 2009-2014.
Kurang puas sebagai legislator, Ahok nekad mencalonkan diri sebagai cagub di Jakarta, tapi kandas karena tidak punya basis pendukung yang kuat di Partai Golkar. Sebagai politisi lokal, masyarakat lebih mengenal film anak-anak Laskar Pelangi daripada Ahok. Kesal dengan itu, Ahok keluar dari Golkar dan memilih menjadi anggota Partai Gerindra.
Bersanding dengan Jokowi sebagai cawagub pada Pilkada DKI Jakarta, 2012, Ahok menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPR RI, begitupun statusnya sebagai anggota Fraksi Partai Golkar. Di pentas Pilkada DKI Jakarta, Ahok memainkan peran penting dalam memobilisasi kelompok etnik Cina dan Kristen. Melalui pendekatan etnik Cina dan sentimen keagamaan, Ahok lihai membungkus rekam jejaknya agar mendapat dukungan.
Hoki atau nasib baik Ahok, ternyata tak seindah cerita. Menurut mantan Ketua DPRD Propinsi Babel dari PPP, Emron Pangkapi, Ahok termasuk Bupati Belitung Timur yang gagal. Selain mengumbar janji, saat menjabat Bupati Belitung Timur, tidak ada prestasi prestius yang pernah ditorehkannya. Begitupun ketika Ahok menjabat anggota DPRD selama 1,5 tahun, kinerjanya sebagai legislator juga tidak hebat. Tidak satupun Perda yang diusulkan saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur selama 13 bulan. Ia bahkan meninggalkan hutang Pemda Belitung Timur dan kasus pembebasan lahan pelabuhan Manggar, sehingga sempat dipanggil pihak Kejaksaan.
Dari rekam jejak sebagai ‘bajing loncat’, lompat pagar dari partai satu ke partai lain, tidak pernah menyelesaikan amanah rakyat, menamatkan masa jabatan hingga akhir periode, Ahok dinilai egois dan tidak punya moral politik. Apalagi, ia selalu menganggap keberhasilan yang diperolehnya sekadar hoki. Tidak mau mengakui jasa partai yang mengorbitkan namanya.
sumber:arrahmah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar