Pesan Boediono untuk Pasar Bebas 2015

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu….” (An-Nisa’: 29)ْ  

Mantan Wapres RI - Boediono      (satelitnews.co)

(Mediaislamia.com) --- Mantan Wakil Presiden Boediono menyoroti pemerintah Indonesia yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir 2015 nanti. Menurutnya, sekalipun Indonesia sudah bisa dikatakan siap menghadapi MEA, namun masih punya banyak PR yang harus diselesaikan bersama.

"Jika dalam sektor investasi, Indonesia masih belum punya banyak investor lokal dan belum memiliki kemajuan akan adanya penambahan investor," kata Boediono di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (23/3/2015).

Kemudian, kata dia, ASEAN Single Window (ASW), peningkatan kinerja penanganan atas lalu lintas barang antar negara anggota ASEAN, untuk mendorong percepatan proses customs clearence dan cargo release juga belum terjadi.

"Padahal, kalau kita ingin menyatukan dan menjadi negara yang kompetitif, harus ada integrasi dan proses untuk mengurus hambatan-hambatan yang terjadi antar negara," katanya.

Jadi, lanjutnya, masih banyak yang harus dilakukan bangsa ini meskipun sudah menyatakan siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun ini. Untuk itu, pemerintah setidaknya bisa melakukan dua langkah strategis agar lebih siap lagi dalam menghadapi MEA 2015.

Masyarakat Ekonomi Asean     [fransiskanur51.wordpress.com]

"Pertama, menginventarisasi keputusan secara komprehensif atau menyeluruh. Maksudnya, kita harus bisa melihat dan memutuskan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Ini pun harus dilakukan oleh tim yang independen, agar tidak terjadi pemihakan pada sektor-sektor tertentu," ulasnya.

Kedua, kata dia, harus ada langkah-langkah diplomasi untuk menjelaskan sektor mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Kalau tidak begitu, pemerintah Indonesia bisa tidak dipercaya oleh negara lain. "Karena kita asal menerima dan tanpa bisa mengukur kemampuan kita sebenarnya," katanya.

(economy.okezone.com/MI)