Kapolri, Mendagri, dan Dewan Tak Sepakat Madura Jadi Provinsi

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 

“Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi Ini dipusakai hamba-hambaKu yang shaleh”.    (Al Anbiya’: 105)

Mendagri dan Kapolri       (tribratanews.com)

(Mediaislamia.com) --- Meskipun wacana Madura menjadi provinsi terus digulirkan, banyak kalangan tidak sepakat dengan rencana tersebut. Sebab, membentuk provinsi bukanlah satu-satunya cara untuk menyejahterakan masyarakat Madura.

Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan, seperti memaksimalkan potensi alam dan manusia. Selain itu, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diperbanyak.

"Menyejahterakan masyarakat tidak harus dengan membentuk sebuah provinsi. Sebelum membentuk provinsi maka harus dilihat dahulu kelebihan dan kekurangannya," terang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kepada wartawan saat berada di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Sabtu (25/7/2015).

Ia menuturkan, wacana menjadikan Madura sebagai provinsi jangan sampai sekadar cara untuk bagi-bagi jabatan. Tetapi, apa yang bisa diberdayakan di Madura untuk kesejahteraan masyarakat itulah yang perlu dimaksimalkan.

"Saya yakin Madura bisa maju kalau punya komitmen. Jangan berpikir siapa yang maju dan diuntungkan. Kalau seperti itu maka tidak akan maju (berkembang). Sebenarnya saya berharap pasca-Suramadu beroperasi, Madura bisa berubah dan ada kemajuan signifikan," ujarnya.

Tetapi, sambung Kapolri, ketika melewati suramadu ternyata perubahan tidak tampak. Sebetulnya ada potensi besar untuk bisa memajukan madura. Ini terjadi jika di Madura memiliki alternatif seperti dimualinya pembangunan pabrik sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sini.

"Terlebih lagi jika mampu membangun pelabuhan. Dahulu, sebelum kejadian (ditangkap KPK) saya pernah bilang pada Kiai Fuad bahwa Bangkalan harus menjadi pelopor untuk kemajuan Madura, karena terdekat dengan Suramadu. Di sana bisa bangun kawasan industri yang nantinya jika sudah begitu madura akan maju dan berdampak pada perekonomian masyarakat juga," ucapnya.

Sekuat jembatan Madura       (news.okezone.com)

Hal senada juga dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa Jawa Timur tanpa Madura ibaratkan sayur tanpa garam. Jadi, lanjut dia, untuk memajukan madura maka harus dilakukan percepatan pembangunan.

"Bersinergi dengan pemerintah provinsi, anggaran diperbanyak, dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan karena Madura banyak tambang gas dan minyak. Jadi, nanti bukan pulau tertinggal lagi melainkan pulau modern, amanah, dan taat agama. Kearifan lokal tidak boleh ditinggalkan, meskipun sudah maju dan berkembang," ucapnya.

Sebelumnya, penolakan wacana Madura menjadi provinsi juga muncul dari salah seorang anggota DPRD Jatim asal Madura, Mahfud. Ia menyebut jika berbicara soal Madura menjadi provinsi maka menjadi pembicaraan yang terlalu prematur karena membutuhkan waktu yang panjang supaya Madura tidak menjadi seperti daerah pemekaran yang ada selama ini.

"Bangun dan majukan dahulu Madura, baru bicara Madura provinsi. Kalau belum apa-apa sudah bicara Madura provinsi maka rakyat akan kelaparan dan jatuh miskin. Kita belum siap, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). No madura provinsi, membangun Madura yes," tukasnya.

(news.okezone.com/MI)