Buwas : Saya Akan Miskinkan Bandar Narkoba, Bila Perlu Hukum Mati

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda :

إنمايريدالشيطان أنيوقع بينكم العداوة والبغضآءفى الخمروالميسرويصدكم عن ذكراللّه وعن الصلوة فهل أنتم منتهون.

"Dengan minuman keras dan judi itu, syetan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan mendirikan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti" ? 

Buwas pimpin BNN         (news.detik.com)

(Mediaislamia.com) --- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso bersuara lantang. Di bawah kendalinya, dia berjanji akan memberangus bandar narkoba.

Ditegaskan Buwas, dia akan mendorong agar bandar narkoba diadili dan dimiskinkan. Dia menganggap narkoba adalah kejahatan luar biasa, sehingga jika perlu hukuman mati pun harus diterapkan bagi para bandar narkoba.

"Kita miskinkan, hukuman mati bila perlu. Masa dimiskinkan saja, ini (bandar narkoba) kan dalam rangka pembunuhan. Ini (narkoba) adalah peluru-peluru yang akan membunuh generasi muda kita," tegas Komjen Buwas di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Buwas mengatakan, pihaknya akan menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar narkoba, agar tidak lagi memasok narkoba ke Indonesia. Salah satunya, penyidikan TPPU terhadap bandar besar Freddy Budiman, masih terus disidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Kepala BNN Budi Waseso        (metro.news.viva.co.id)

"Ya pasti ya (dikenakan TPPU). Sekarang pun terhadap kasus Freddy Budiman TPPU sudah berjalan, dan itu sudah dilakukan Diresksus Bareskrim Polri dan sedang berjalan dan masih proses," kata dia.

"Jadi kalau dibilang kita tidak melakukan penyidikan, itu salah besar, kita sudah lakukan banyak upaya termasuk dalam melakukan tindak pidana yang hukumannya maksimal, tiada lagi pengampunan," ungkapnya.

Untuk memberantas narkoba ini pula, Buwas rencananya akan menggandeng TNI untuk menjaga perbatasan wilayah perairan RI.

"Kalau perlu narkobanya ini ditenggelamkan, sama pelaku-pelakunya tenggelamkan," tutupnya. 

(detik.com/MI)

Pemerintah Mulai Bangun Kereta Api di Papua Awal 2016

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ، وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ

“Kedustaan tidak dibolehkan baik serius atau main-main, dan tidak boleh salah seorang kalian menjanjikan anaknya dengan sesuatu lalu tidak menepatinya".   (Shahih Al-Adabul Mufrad no. 300) 

Jokowi saat Groundbreaking LRT       (liputan6.com)

(Mediaislamia.com) --- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan mulai membangun kereta api di Papua pada awal 2016. Saat ini pemerintah tengah melakukan studi kelayakan jalur kereta api di Bumi Cendrawasih itu dan baru akan selesai akhir tahun ini.

"Kereta api di Papua saat ini dalam proses studi kelayakan. Kami harapkan akhir Desember selesai dan tahun depan bisa kita mulai karena medannya sangat sulit,” ujar Jokowi dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan LRT Terintegrasi di Jakarta Timur, Rabu (9/9). 

Jokowi mengatakan dibangunnya kereta api di Papua merupakan bentuk perhatian pemerintah pada masyarakat di pulau tersebut. Pemerintah tidak hanya memusatkan pembangunan di Pulau Jawa saja.

“Ini supaya masyarakat tidak berpikiran saya hanya bangun Jawa saja. Semuanya (dibangun), tapi perlu proses," ujar Jokowi.

Tak hanya Papua, Jokowi pun menuturkan bahwa pada akhir September nanti pemerintah akan memulai proses pembangunan kereta api di Sulawesi. "Kemarin sebetulnya mau dimulai Agustus, tapi saya enggak mau (menghadiri groundbreaking) karena maunya sudah dibangun minimal 5 sampai 7 kilometer. Kalau enggak begitu, saya enggak mau (menghadiri) groundbreaking," kata dia.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan menargetkan membangun 6.406 kilometer jalur kereta api di lima pulau di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 

Jokowi dan Istri naik Kereta Api        (tribunnews.com)

Pembangunan jalur kereta api tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 113,72 triliun yang sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Imran Rasyid menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 8,12 triliun untuk membangun jalur ganda lintas selatan Jawa dan Rp 41,12 triliun untuk lintas Sumatra.

Sedangkan untuk pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi jalur sepanjang 1.722 kilometer yang melintasi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp 31,25 triliun.

Adapun pembangunan jalur kereta api sepanjang 2.428 kilometer di Kalimantan membutuhkan anggaran masing-masing Rp 22,90 triliun. Sementara di Papua memerlukan anggaran senilai Rp 10,33 triliun untuk membangun jalur sepanjang 390 kilometer.

(cnnindonesia.com/MI)

Bos PLN Janji Turunkan Biaya Pembelian Token Listrik

Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".    (QS. Al Isra' : 34) 

Bos PLN - Sofyan Basir          (koran-sindo.com)

(Mediaislamia.com) --- PT PLN (Persero) berencana menurunkan biaya administrasi bank dalam transaksi pembelian token listrik prabayar untuk meringankan beban masyarakat. Langkah ini juga bertujuan menambah muatan listrik bagi setiap token yang dibeli, sekaligus menepis anggapan terdapat mafia di dalam bisnis listrik prabayar.

"Biasanya ketika masyarakat beli listrik senilai Rp 100 ribu akan dibebani biaya administrasi bank sebesar Rp 1.600. Nanti kalau dia mau beli lagi listrik dengan nilai Rp 30 ribu, juga akan dibebani beban administrasi sebesar Rp 1.600 lagi. Kan ini berulang-ulang, beban itu yang ingin kami kurangi," jelas Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Jakarta, Selasa (8/9).

Dengan pengurangan beban tersebut diharapkan pelanggan juga mendapatkan nilai muatan listrik yang lebih besar mengingat jumlah saldo dalam satuan rupiah yang dikonversi ke satuan kilowatt per jam (kWh) juga lebih besar.

Janagan ada mafia pulsa listrik       (finance.detik.com)

Namun Sofyan tidak bisa memastikan kapan hal tersebut bisa terealisasi. Selain itu, ia juga belum menentukan berapa besar persentase pengurangan biaya administrasi bank di dalam komponen biaya listrik prabayar.

"Yang jelas, kami tak bisa menjalankan hal tersebut tahun ini karena kami tidak bisa mengganti sistem pembayaran 50 juta pelanggan dalam sisa waktu tiga bulan. Mungkin hal ini bisa terealisasi tahun depan," jelasnya.

Mantan bos PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kembali menegaskan bahwa perbedaan jumlah listrik yang diterima pelanggan dengan harga awal pembelian token murni karena beban-beban lain dan bukan karena adanya mafia listrik. Jika memang ada mafia listrik, Sofyan berjanji akan mengusutnya secara internal.

"Kemarin bilang memang dikabarkan ada mafia, tapi kami belum tahu. Kalau memang di kami ada mafia, tolong beritahu kami. Tapi apapun itu, yang pasti akan ditindaklanjuti," tegas Sofyan.

Bersama Lampu Ublik       (pribuminews.com)

Sebagai informasi, biaya administrasi bank merupakan salah satu komponen beban pembelian token listrik dengan besaran Rp 1.600 per pembelian. Selain beban administrasi, pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp 2.306, materai, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi pengurang di dalam pembelian token listrik, sehingga kapasitas riil pembelian listrik prabayar lebih kecil dibanding harga pembelian yang dibayar masyarakat.

PT PLN sendiri memiliki pelanggan sebesar 57,3 juta pada 2014, di mana angka ini diprediksi naik menjadi 78,4 juta pada 2024.

Saat ini, Sofyan mengatakan bahwa 30 persen pelanggan PLN menggunakan sistem prabayar, atau dengan kata lain sebesar 17,19 juta pelanggan PLN membeli listrik dengan menbeli token.

(cnnindonesia.com/MI)

Siapa Dibalik Pelindo II, Wakil Rakyat Harus Turun Gunung

Allah Subhanhu Wa ta'ala Berfirman :

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَمْسِ شَدَائِدَ: مُؤْمِنٌ يَحْسُدُهُ وَ مُنَافِقٌ يُبْضِغُهُ وَ كَافِرٌيُقَاتِلُهُ وَ نَفْسٌ تُنَازِعُهُ وَ شَيْطَانٌ يُضِلُّهُ 

"Orang mukmin senantiasa berhadapan dengan lima ujian yang menyusahkannya, yaitu oleh mukmin yang selalu mendengkinya, oleh munafiq yang selalu membencinya, oleh kafir yang selalu memeranginya, oleh nafsu yang selalu bertarung untuk mengalahkannya, dan oleh setan yang selalu ingin menyesatkannya.” 

Ilustrasi - Buwas dan Pelindo II        (indopos.co.id)

(Mediaislamia.com) --- Pencopotan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) dari kursi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) terus menjadi perhatian publik serta Komisi III DPR RI. Komisi yang membidangi hukum ini bahkan berencana membentuk panitia khusus (Pansus).

Tidak hanya menelusuri mutasi Buwas yang terkesan dipolitisasi, Komisi III pun akan mengusut kasus korupsi yang terjadi di Pelindo II untuk mengungkap secara transparan kebenaran di balik kasus korupsi tersebut serta kasus-kasus lain yang diduga menjerat RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II ini.

“Kami siap bentuk Pansus. Hal ini dibentuk bukan semata-mata karena pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim, tetapi kami melihat ada kasus-kasus lain yang terjadi di Pelindo II dan Kasus Pengadaan 10 mobil crane hanya sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus lainnya seperti kasus dwelling time atau bahkan kasus perpanjangan konsesi JICT,” kata anggota Komisi III Risa Mariska kepada wartawan di Jakarta, kemarin (6/9).

DPR RI wakil Rakyat       (jawapos.com)

Mengapa Komisi III sangat serius menelusuri kasus Pelindo II? Mariska mengatakan, karena kasus-kasus tersebut seperti mata rantai yang tidak terpisahkan. Menurutnya, pembentukan Pansus ini adalah sebagai bentuk pengawasan Komisi III terhadap Kepolisian sebagai mitra kerjanya, sekaligus sebagai pengawasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan.

Sebab itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta kepada Polri untuk tetap konsisten dalam menangani kasus Pelindo II, terlebih lagi dalam kasus tersebut sudah ada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Penetapan tersangka tersebut tentunya sudah melalui gelar perkara dan proses hukum lainnya di kepolisian. Sehingga fakta dan bukti hukumnya juga sudah ada,” ujarnya.

Dengan demikian, tambahnya, tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak meneruskan kasus ini. Sebab, penegakan hukum harus tetap jalan tanpa pandang bulu siapa pun pelaku di balik kasus tersebut. “Kalaupun nanti ada skandal keterlibatan orang-orang kuat di dalamnya, hal tersebut adalah konsekuensi dari proses hukum,” katanya.

Hal senada juga diucapkan oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Bambang Soesatyo. Menurutnya, dengan adanya rumor bahwa mutasi Buwas ini karena keinginan dari Jokowi dan JK, maka kedua pimpinan dianggap telah membiarkan adanya tindakan korupsi.

Mobil Crane Pelindo II       (news.metronews.com)

“Komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan JK terhadap pemberantasan korupsi patut digugat, setelah kasus pencopotan Buwas dari jabatan Kabareskrim Polri dan kebijakan pemerintah melonggarkan syarat remisi bagi narapidana kasus korupsi serta Perppres tidak boleh mempidanakan pejabat karena kebijakan,” katanya, kepada indopos.co.id, kemarin (6/9).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan, bahwa pencopotan Komjen Buwas tidak akan terjadi jika tidak ada insiden akibat penggeledahan oleh Bareskrim Polri di Kantor PT Pelindo II. Penggeledahan itu sendiri, kata Bamsoet, bukanlah insiden, melainkan bagian dari proses penegakan hukum.

“Sebab, penggeledahan kantor PT Pelindo II itu berkait erat dengan masalah karut marut dwell time (waktu inap barang) di Pelabuhan Tanjung Priok,” terangnya.

(indopos.co.id/MI)

Presiden Jokowi Takut, Buwas Jangan Buat Kegaduhan Lagi

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (Para koruptor, penguasa), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman".   (QS. Ali Imran : 175) 

Lobi-lobi China dengan Indonesia  (eramuslim.com)

(Mediaislamia.com) ---- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan oleh Komjen Pol Budi Waseso saat menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, Jokowi tak mau penegakan hukum menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Presiden sangat senang langkah Kabareskrim, tetapi jangan sampai menimbulkan satu hal, kontroversi di tengah masyarakat, istilah Presiden kegaduhan," ungkap Badrodin dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Terkait penggeledahan kantor Pelindo II yang diduga awal dari kegaduhan, Badrodin menjelaskan bahwa sejatinya kasus itu sudah diusut sejak 8 Juni 2015.

Kasus lalu ditingkatkan jadi penyidikan dan sejumlah saksi diminta keterangan. Kasus Pelindo ini memang dijadikan oleh Polri sebagai pintu masuk mengungkap kasus besar lainnya.

Jokowi takut juga dengan Buwas        (harianterbit.com)

"Yang paling mudah bisa dibuktikan mobile crane karena sudah ada identifikasi dan indikator penyimpangan, dari perencanaan kemudian dari proses kemanfaatan," bebernya.

Penggeledahan sendiri dilakukan guna melengkapi dokumen yang dibutuhkan pihaknya. Ada dua cara mendapatkan berkas, yakni dengan cara meminta atau menggeledah.

"Bisa penggeledahan dan minta langsung, dan karena ini kasus korupsi bisa data dihilangkan (kalau meminta) sehingga menyulitkan penyidikan sehingga geledah dengan surat izin pengadilan,"ungkapnya.

Pemindahtugasan itu sendiri, lanjut Badrodin, setelah adanya lima poin perintah yang disampaikan Jokowi yang disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi tidak boleh terlalu dini diekspose.

Joko : "Ingat jangan buat gaduh lagi"        (blokberita.com)

"Ada lima hal perintah, disimpulkan adalah di dalam penanganan kasus korupsi jangan terlalu dini diekspose, jangan terlalu mudah, ini digariskan, dan diteruskan ke seluruh jajaran," sebutnya.

Selain itu, penempatan mantan Kapolda Gorontalo itu di Badan Narkotika Nasional (BNN) juga setelah lewat pertimbangan Wanjakti bahwa penanganan narkoba memerlukan sosok yang tegas seperti Buwas.

"Sehingga kita putuskan mutasi, di samping beri pengalaman ke yang bersangkutan dan telpon Pak Anang dan bersedia meneruskan pekerjaan di Bareskrim dan putuskan adanya mutasi,"pungkasnya.

(okezone.com/MI)

Jusuf Kalla : Mengapa Pelindo II Harus Digeledah ?

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".    (QS. Al Anfal : 27) 

Jusuf Kalla        (fastnewsindonesia.com)

(Mediaislamia.com) --- Di usia 73 tahun seorang manusia harusnya semakin mendekatkan diri kepada Sang Khaliq, membersihkan dirinya dari dosa-dosa masa lalu, banyak-bantak bersedekah, ikut serta secara aktif membela kebenaran dan memberantas kejahatan, nambah-nambah pahala agar kelak di dalam kubur bisa lebih ringan siksanya. Usia 70 tahun adalah usia bonus yang diberikan Allah swt kepada manusia di zaman ini.

Wapres JK saat ini sudah berusia 73 tahun, tapi kasihan orangtua ini karena kesehariannya masih saja berkutat mengurus hal-hal duniawi yang fana, dan bahkan mengintervensi proses hukum kepolisian, dalam hal ini Breskrim di bawah kendali Buwas, yang ingin membongkar kasus korupsi besar di Pelindo II. Setidaknya itu menurut kesaksian Buwas yang kini sudah dicopot dan dimutasi menjadi Kepala BNN.

Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso sangat yakin ada korupsi dalam pengadaan mobile crane di Pelindo II.

“Saya yakin ada korupsi mobile crane,” kata Budi di Mabes Polri (4/9).

Dia mengaku heran dengan cara berpikir Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah memintanya tak mengusut kasus Pelindo II. “Kok cara berpikirnya demikian?” tandas Buwas dengan nada heran.

Harusnya, sebagai Wakil Presiden, JK cukup melihat saja dari perjalanan penyidikannya. “Kalau pidana tak boleh diusut ya bagaimana?” katanya.

Buwas curiga pada Jusuf Kalla      (kompasiana.com)

Buwas mengaku pernah ditelepon oleh Kalla langsung ketika ikut menggeledah Pelindo II, Jumat 28 Agustus 2015 lalu. Saat itu, kata dia, Kalla bertanya mengapa penyidik menggeledah Pelindo II. Buwas menjawab yakin 1000 persen ada tindak pidana di dalam kasus tersebut.

Yang pasti, Buwas menegaskan, kasus ini akan dilanjutkan. Saat ini baru Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Nurlan yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun, Buwas menegaskan, akan ada tersangka lain dalam kasus ini.  “(Penetapan tersangka) ini menjadi pintu masuk bagi kami,” katanya.

Dia mengatakan, Bareskrim sudah memeriksa sejumlah saksi di kasus Pelindo II. Dokumen sudah disita, termasuk saat penggeledahan. “Ada kopian audit internal,” tegasnya.

Menurut Buwas, tidak ada prosedur yang sesuai aturan dalam pengadaan mobile crane. Dia menegaskan, dokumen pembayaran melebihi pembiayaan sekitar Rp 45 miliar.

“Kami sudah periksa teknis bahwa 10 mobil tidak produksi. Hasil koordinasi, kerugiannya sudah Rp 45 miliar,” beber Buwas. Nah, JK seharusnya menonton saja sambil berzikir. Itu jauh lebih baik. 

(eramuslim.com/MI)

Tomgkat Estafet Buwas Sudah di Tangan Anang

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".   (QS. An Nahl : 90) 

Tongkat estafet dilanjutkan     (palembang.tribunnews.com)

(Mediaislamia.com) --- Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri yang bakal dilantik pekan depan, Komjen Anang Iskandar, berjanji akan melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi PT Pelindo II. Kasus tersebut kini telah menjerat seorang tersangka dan diduga menyeret sejumlah pejabat. 

"Kasus Pelindo II harus lanjut, harus diproses. Kalau sudah disebutkan tersangkanya itu, harus diproses," kata Anang ketika ditemui usai mengissi diskusi bertajuk "Penegakkan Hukum Tanpa Kegaduhan" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9). 

Jenderal bintang tiga ini pun berjanji tak akan ada intervensi dari sejumlah pihak termasuk pejabat di lingkaran istana. Sebagai aparat kepolisian, ia mengatakan sudah menjadi kewajibannya untuk mengusut pelanggaran hukum sesuai rel dan berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Ini akan saya laporkan ke masyarakat (perkembangannya). Ya iya (lanjut). Kalau masuk ranah penyidikan, akan tetap berjalan," katanya. Ia pun tak segan-segan untuk menyeret nama-nama tokoh penting dalam jagad perekonomian Indonesia apabila dinilai menyalahgunakan wewenang dan menimbulkan kerugian negara. 

Anang tak menargetkan kapan penyidikan kasus tersebit akan rampung lantaran masih belum memetakan seberapa mengguritanya kasus ini. Pria asal Mojokerto ini juga berjanji tak akan menghentikan penyidikan sekalipun diminta oleh atasannya.

"Saya sudah 32 tahun dan latar belakang saya adalah penyidik. Saya belum pernah ditelpon atasan untuk hentikan penyidikan kasus. Kalau ada nanti saya kasih tahu," katanya. 

Desakan DPR dan Kompolnas 

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga menekan Anang untuk tak gentar dalam mengusut kasus tersebut. Menurutnya, kasus Pelindo merupakan tantangan terberat Anang menjadi Kepala Bareksrim Polri. 

"Kasus ini berhadapan dengan pejabat penting yang masih berkuasa dan tidak," kata Bambang dalam diskusi yang sama.

Bambang menegaskan pihaknya membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggita Komisi III, V, dan VI untuk mengawasi perkembangan kasus. Komisi III akan berkaitan dengan penegakkan hukum sementara komisi lainnya akan berurusan dengan teknis proyek. 

"DPR akan marah juga kalau Pak Anang dihentikan karena tidak mau hentikan kasus Pelindo," kata Bambang memberikan dukungan pada Anang. 

Anang penerus estafet Buwas       (kaskus.co.id)

Hal serupa dilontarkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser. Menurut Nasser, pengusutan kasus Pelindo harus dilanjutkan. Alasannya, telah terdapat tersangka yang merupakan penanggungjawab proyek.

"Alasa lain, kalau ini ada dan benar DPR buat panitia khusus maka tiada jalan lain, penegakkan hukum harus jalan," kata Nasser. Nasser juga mengingatkan Anang agar lepas dari pengaruh dan tekanan sejumlah pihak yang menghendaki penghentian pengusutan kasus. 

Saat ini Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) yang dipimpin Komjen Budi Waseso, telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). 

"Dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah ada nama tersangka. Tapi saya tidak akan menyebutkan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak. 

Sebanyak 10 mobile crane yang diadakan perusahaan tersebut pada 2013 semestinya dikirimkan ke delapan pelabuhan. Namun penyidik menemukan hingga tahun ini barang- barang tersebut belum dikirimkan. 

Kasus ini menjadi sorotan publik saat penggeledahan kantor Pelindo II. Penggeledahan tersebut sempat gaduh dan diprotes oleh Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, yang kemudian 'mengadu' kepada Kepala Bappenas, Sofyan Djalil. Lino tak terima kantornya dijajah sepihak oleh Korps Bhayangkara. 

Beberapa pejabat pemerintahan turut bersuara mengenai penggeledahan PT Pelindo II, termasuk salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini kemudian menelepon Kapolri meminta penjelasan perihal penggeledahan itu.

(cnnindonesia.com/MI)

Pak JK Negara Mau Dibawa Kemana ?

Allah Subhanahu Wa aTa'ala Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".    (QS. Al Maidah : 8) 

Jusuf Kalla sedang telepon      (politik.news.viva.co.id)

(Mediaislamia.com) --- Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, membenarkan dia pernah ditelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambungan telepon itu, Kalla meminta Budi Waseso tak memidanakan kebijakan badan usaha milik negara.

Menanggapi permintaan Kalla, Budi meminta agar Wapres tak langsung mengambil kesimpulan. "Saya bilang, ini penegakan hukum, Pak. Baru proses awal," kata Budi saat ditemui di ruangannya, Jumat, 4 September 2015.

Saat Buwas di telepon JK       (indomedianews.com)

Budi meminta Kalla membiarkan penyidikan kasus ini berjalan dan menyerahkan pengawasan kasus pada dirinya. "Saya akan awasi ini dan Bapak awasi saya," demikian Budi mengulang ucapannya pada JK.

Saat berbicara dengan JK, Budi juga meminta agar tak buru-buru menyimpulkan karena yang dia lakukan justru akan menyelamatkan keuangan negara. "Masa dibiarkan dengan alasan BUMN, mana boleh ?"

(tempo.co/MI)

Penegak Hukum Tersingkir Karena Kekuatan Besar Terusik

Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman :

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan". (QS. Al Ahzab : 39) 

Budi Waseso      (emoneday.wordpress.com)

(Mediaislamia.com) --- Kepolisian Republik Indonesia akhirnya melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi dan menengah. Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar bertukar posisi. Beberapa pihak menilai bahwa rotasi ini karena ketidaknyamanan sejumlah petinggi republik ini terhadap Budi Waseso.

“Mungkin ada ketidaknyamanan pihak tertentu karena menyinggung kasus tertentu, tapi mutasi ini bukan untuk kepentingan politik,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani kepada media, Jumat (4/9/2015).

Menurutnya, mutasi ini memang menimbulkan sejumlah tanya di kalangan masyarakat. Dan itu, wajar, karena pergantian dilakukan menyusul penggeledahan di ruangan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino yang kemudian membuat gaduh petinggi Republik ini. “Buwas sudah banyak mengagetkan. Kasus terakhir hanyalah trigger dari peristiwa sebelumnya,” kata Asrul.

Kekuatan Besar di depan anda      (beritacenter.com)

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, tidak memungkiri jika ada ‘kekuatan besar’ dibalik mutasi Budi Waseso. “Tak bisa dipungkiri jika ada kekuatan yang bermain dalam mutasi kali ini,” jelas Neta. Budi Waseso adalah aparat kepolisian yang mencoba melakukan penegakan hukum, namun dikalahkan oleh kekuatan besar tersebut.

Sejak Budi Waseso dilantik sebagai Kabareskrim kerap membuat gebrakan yang mengejutkan publik. Misalnya, beberapa hari usai dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dia menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Nah lho kena kan .....       (kompasiana.com)   

Tak lama kemudian dia menetapkan Ketua KPK Abraham Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feriyani Lim. Pada bulan yang sama yaitu Februari 2015, Budi Waseso menyatakan akan menyelidiki kasus senjata api yang dipegang 21 penyidik KPK karena izinnya telah habis.

Pada 24 Maret 2015, dia menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana, sebagai tersangka kasus pengadaan sistem payment gateway dan yang paling ‘kontroversial’ penggeledahan ruang Dirut Pelindo II, RJ Lino.

(okezone.com/MI)

Buruh : Ku Tagih Janjimu Pekan Depan Jokowi

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".   (QS. Al Isra' : 34) 

Buruh tagih Janji manis Jokowi       (tribunnews.com)

Mediaislamia.com) --- Walaupun belum berhasil bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengakomodir tuntutan buruh, akan dibentuk tim teknis gabungan untuk mengurai permasalah buruh di Indonesia.

Aksi buruh tersebut hanya mempertemukan mereka dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan. Dari hasil pertemuan tersebut, para petinggi buruh dari beberapa konfederasi akan bertemu dengan Jokowi pekan depan.

"Minggu depan kita akan bertemu dengan Jokowi. Jadi saya minta begini, Presiden harus mendengar langsung dari pimpinan buruh, dan memanggil tim ekonomi kabinet kerjanya dan sama-sama menyelesaikan masalah buruh," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea di Medan Merdeka Barat, Selasa (1/9/2015).

Jokowi ketemu buruh pekan depan      (metro.tempo.co)

Andi bersama pendemo lainnya mengaku kecewa tidak bisa bertemu dengan Presiden.

"Kita kecewa, semua masa kecewa tapi kita mengerti. Menkopolhukam akan segera fasilitasi kita bertemu dengan Presiden dan membentuk tim teknis bersama bagaimana mengurai satu persatu masalah. Bagi saya, ini langkah maju bagaimana pengupahan, kriminalisasi perburuhan. Ini sudah langkah maju," katanya.

(okezone.com/MI)

Buruh : Maksud Hati Bertemu Jokowi Malah yang Muncul Luhut Pandjaitan

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا     إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا     وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir".    (QS. Al Ma'arij : 19-21) 

Saat demo di Istana Jokowi lagi makan bersama  (tempo.co)

(Mediaislamia.com) ---- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau menemui ribuan buruh yang telah melaksanakan aksi untuk menyampaikan tuntutan mereka.

"Kita kecewa kenapa presiden tidak mau menemui buruh, menemui pengusaha mau, itu saja pesannya," kata Iqbal usai aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).

Seperti diketahui, Presiden tidak jadi menemui buruh karena ada pertemuan dengan pengusaha Go-Jek di Istana. Sebagai gantinya, buruh dan pendemo lainnya hanya bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjdjaitan.

Iqbal mengatakan hasil dari demo kali ini sangat jauh dari harapan buruh. Pihaknya dengan ribuan buruh yang lain lebih banyak mendengarkan penjelasan tentang situasi perekonomian Indonesia terkini. Padahal yang mereka tuntut sebuah solusi.

Demo Buruh di Istana 1 September 2015      (dw.com)

"Tetapi kita bisa paham bahwa solusi tidak tiba-tiba. Sikap kita jelas, kalau kinerja pemerintah dalam menghadapi persoalan PHK (pemutusan hubungan kerja) buat buruh, lalu daya beli makin menurun, dan tidak ada solusi maka nanti akan terlihat kalau misal harga rupiah terhadap dolar makin melemah maka PHK akan terjadi besar-besaran di situ kita akan bergerak kembali (melakukan aksi serupa)," kata Iqbal.

Ia berharap kepada pemerintah dalam bebrapa waktu ke depan agar bekerja keras mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar, meningkatkan daya beli buruh dengan meningkatkan upah minimum sebesar 22 persen pada 2016.

"Kemudian BLT (bantuan langsung tunai) untuk orang miskin yang tidak mampu supaya dia bisa punya daya beli lagi dan memproteksi pekerja asing tidak masuk semena-mena ke Indonesia," pungkasnya.

Aksi buruh berjalan damai. Para buruh bubar pukul 17.30 WIB di Patung Kuda Medan Merdeka Barat. Bahkan dalam orasinya para pendemo juga sangat berterima kasih kepada polisi yang telah mengawal demo buruh pada 1 September 2015 ini.

(okezone.com/MI)

Puluhan Ribu Buruh Akan Demo di Jakarta

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".   (QS. Al Hashr : 7) 

Said Iqbal          (indopolitika.com)

(Mediaislamia.com) --- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan akan ada puluhan ribu buruh yang terlibat dalam aksi demo Selasa (1/9) di DKI Jakarta. Unjuk rasa tersebut merupakan aksi gabungan dari beberapa elemen buruh dalam rangka menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah.

"Diperkirakan akan ada sekitar 30 ribu buruh yang akan terlibat dalam aksi 1 September ," ujar Said kepada CNN Indonesia, Senin (31/8).

Said mengatakan, elemen buruh yang terlibat dalam aksi antara lain KSPI, KSPSI AGN, KSBSI, dan beberapa elemen buruh di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Said menuturkan, ada tiga hal yang menjadi dasar dilakukannya aksi demo. Di antaranya, melemahnya harga jual rupiah terhadap dollar Amerika, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.

Said menilai pelemahan rupiah berdampak pada tingginya buruh yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan. Meningkatnya harga BBM mempengaruhi daya beli buruh dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. “Masuknya tenaga kerja asing membuat buruh lokal tidak mendapat peluang untuk bekerja," ujarnya.

Menurut Said, berdasarkan informasi dari beberapa serikat pekerja di berbagai daerah, ada sekitar ratusan ribu buruh yang terkena PHK. Ia menjelaskan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan selain untuk mengurangi biaya operasi yaitu dalam rangka penyelamatan perusahaan tersebut agar tidak gulung tikar.

"Sektor yang paling terkena dampak adalah sektor padat karya. Karena mereka paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari data yang kami miliki ada sekitar 50 ribu lebih yang terkena dampak," ujarnya.

Ribuan Buruh demo di Jakarta       (nasional.kompas.com)

Said berharap pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka melindungi buruh dan perusahan agar tidak terdampak dari situasi ekonomi global yang sedang tidak stabil saat ini.

"Kami minta pemerintah memberikan insentif misalkan menurunkan biaya listrik bagi pabrik-pabrik. Karena itu sangat berpengaruh untuk mereka," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam aksi itu akan ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Namun, bila pemerintah mengabaikan tuntutan mereka, kaum buruh mengancam KSPI akan melakukan aksi mogok nasional di seluruh Indonesia.

Berikut tuntutan KSPI terhadap pemerintah:

1. Turunkan harga barang Pokok (sembako) dan harga (BBM).

2. Menolak ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi, sehingga perlu ada insentif bagi perusahaan yang terancam PHK.

3. Tolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA.

4. Naikkan upah minimal 22% pada 2016, untuk menjaga daya beli buruh dikembalikan dengan menaikkan upah. Selain itu,kita juga menolak keras Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus dan Produk Domestik Bruto (PDB) serta Revisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item.

5. Revisi PP tentang Jaminan Pensiun yaitu manfaat pensiun bagi buruh sama dengan Pegawai Negara Sipil (PNS),bukan RP 300 ribu/bulan.

6. Perbaikan pelayanan program Jaminan Kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes no 59 tahun 2014 yang membuat tarif murah,tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tambah dana PBI dari APBN menjadi 30 Triliun, Provider RS/Klinik diluar BPJS bisa digunakkan untuk COB.

7. Bubarkan pengadilan buruh/PPHI dengan merevisi total UU PPHI tahun ini juga.

8. Angkat para pekerja Outsourcing terutama di BUMN, karena BUMN kini menjadi raja oustourcing. Serta Permasalahan guru honor, yang tidak mempunyai hubungan yang jelas yang upahnya hanya sekitar 100 ribuan hingga 300 ribuan.

9. Penjarakan Presiden Direktur PT. Mandom Indonesia Tbk, karena telah lalai sehingga menyebabkan meninggalnya 27 orang dan 31 lainnya terancam PHK. Selain itu, Kriminalisasi terhadap aktivis buruh juga kerap terjadi, dimana banyak aktivis buruh yang dipenjarakan, satu sisi ketika perusahaan salah, dari pihak kepolisian lambat sekali menindaknya. Dan copot Menaker dari jabatannya karena tidak berbuat apapun dalam setiap kasus yang melibatkan buruh.

10.Hapuskan perbudakan modern dengan mengesakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

(cnnindonesia.com/MI)

Silahkan klik Vidio di bawah ini :

Gerebek Rumah Mewah, Polisi Amankan 30 WNA dan 3 WNI

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ

“Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga".    (HR. Muslim no. 1017). 

Grebek rumah mewah di Bandung      (kabarrakyat.co)

(Mediaislamia.com) --- Sebanyak 30 warga negara asing asal Taiwan dan tiga warga negara Indonesia diamankan tim gabungan dari rumah mewah di kawasan perumahan elite Setra Duta, Jalan Setra Duta Raya E-3 No 8 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Penggerebekan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap sindikat narkoba jaringan internasional. Selain itu, petugas gabungan Bareskrim Polri, Bea Cukai, Imigrasi, Brimob, dan Polda Jabar juga menemukan kasus lain yakni kejahatan dunia maya (cyber crime).

"Ada 33 orang diamankan dan dimintai keterangan. Di antaranya 30 WNA asal Taiwan dan tiga orang WNI. Kami juga menemukan kasus lainnya yaitu cyber crime dan imigrasi," ujar Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) saat memberikan keterangan pers di tempat kejadian perkara, Kamis (27/8/2015).

Para WNA itu terdiri dari 16 laki-laki dan 14 perempuan. Menurut taksiran Buwas, para tersangka berusia antara 20 hingga 25 tahun. Saat ini, tiga tim dari Mabes Polri sedang melakukan penyelidikan dan rekonstruksi kepada 33 orang yang amankan tersebut.

Komjen Budi Waseso      (jabar.metrotvnews.com)

Terbongkarnya jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan di rumah mewah tersebut berawal saat petugas menangkap kurir narkoba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, pada 22 Agustus 2015. Tim operasi gabungan Polri, Bea Cukai, Imigrasi dan analis IT membekuk warga Taiwan Chen Hsin Chieh dan satu warga negara Indonesia yakni Harry Gandhy. Dari keduanya petugas mengamankan barang bukti 2,5 kilogram sabu.

Kedua tersangka mengaku sebagai kurir, suruhan Lim Chandra Sutioso. Petugas bergerak pada 23 Agustus 2015 membekuk Lim Chandra di Komplek Ruko Grand Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Aparat menyita barang bukti berupa 192 paspor WNA asal asal Taiwan, China, Vietnam dan Mongolia.

Dari situ, penyelidikan mengarah ke rumah elite di Setra Duta, Jalan Setra Duta Raya E-3 No 8 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Polisi menggerebek rumah itu, Rabu (26/8/2015). 

(metrotvnews.com/MI)

Temukan Kecurangan Penyaluran Dana Desa, Laporkan !

Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian".    (QS. Al Baqarah : 126)

Pidato Presiden Jokowi         (siagangawi.com)

(Mediaislamia.com) --- Anggota Komite I DPD RI, Muh. Asri Anas, menyambut baik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut akan menaikkan anggaran transfer ke daerah termasuk dana desa di dalam RAPBN 2016.

"Hal itu juga menjadi komitmen kami di DPD bahwa dana desa dari tahun ke tahun harus ditingkatkan. Paradigma pembangunan harus diubah, dari desa ke kota bukan lagi dari kota ke desa. Saatnya membangun Indonesia dari desa sehingga kesenjangan pembangunan kota-desa bisa diatasi," kata Asri usai mengikuti Sidang Bersama DPR dan DPD di gedung Parlemen Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015.

Asri mengatakan dengan penambahan dana desa itu maka perlu dilakukan pendampingan kepada aparatur daerah terutama di desa yang mengelola dana desa agar anggaran itu benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, jangan sampai diselewengkan untuk tujuan pribadi dan kelompoknya bukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Karena anggaran ini peruntukannya memang untuk Desa, makanya harus betul-betul dimaksimalkan. Para Kades juga kita harapkan belanjakan anggaran ini secara benar dan sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” ujar Asri.

Senator asal Sulawesi Barat ini menegaskan bahwa DPD akan membuat Posko Pengaduan mengenai dana desa. Posko ini nantinya aktif mencari dan menampung informasi dari seluruh unsur lapisan masyarakat terkait penggunaan dana desa.

Dana desa telah turun       (pnpmmpdriau.wordpress.com)

"Jadi jika ada yang coba bermain-main menyelewengkan dana desa tersebut maka DPD akan melaporkannya kepada pihak berwenang. Termasuk jika ada kabupaten memanfaatkan dana itu demi kepentingan politik, maka DPD akan berada di garda depan menentangnya,' kata Asri.

Asri mengatakan rencana kenaikan dana desa ini tentu akan membuat perekonomian daerah akan tumbuh/berkembang. Di satu sisi, jabatan kepala desa/perangkat desa juga akan jadi rebutan di daerah karena alokasi dana desa yang diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Di sisi lain jabatan kepala desa akan berisiko sebab menjadi sorotan, harus mampu mengelola dana desa yang nilainya sangat besar. Salah sedikit, akan banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum," kata Asri.

Oleh karena itu, Asri meminta pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah sekali lagi memberikan pendampingan penggunaan dana desa sehingga tepat sasaran.

Seperti diketahui bersama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato RAPBN-2016 serta Nota Keuangannya yang disampaikan di gedung Parlemen, hari ini, berkomitmen akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Presiden mengatakan tahun depan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan lebih besar ketimbang anggaran untuk Kementerian Negara/Lembaga yang bertujuan untuk mempercepat penguatan peran daerah sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal.

Pengawasan dana desa     (palembang.tribunnews.com)

"Mulai tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat signifikan menjadi sebesar Rp 782,2 triliun, yang sudah dapat melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun," kata Jokowi.

Ia mengatakan kedua peningkatan anggaran DAK menjadi sebesar Rp 215,3 triliun, khususnya untuk mendukung peningkatan pembangunan fisik di Daerah, utamanya dalam bidang Kesehatan, Pangan, Transportasi, Kelautan dan Perikanan, serta Perumahan dan air bersih.

Terakhir, meningkatkan alokasi Dana Desa menjadi sebesar Rp 47 triliun atau sekitar 6,4 persen dari dana transfer ke daerah.

"Hal ini menunjukkan komitmen yang yang tinggi dan nyata dari Pemerintah untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta mendorong kemandirian pembangunan desa," kata Presiden.

(dream.co.id/MI)

Presidenku Perlu Belajar Lagi

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".    (QS. Al Qasas : 77) 

Jokowi dan Habibie      (antarababel.com)

(Mediaislamia.com) --- Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menduduki kursi kepresidenan, nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan. Sejak ditutup Senin (24/8) lalu, kurs rupiah menyentuh angka Rp 14.000 terhadap USD 1.

Angka ini mendekati melemahnya rupiah saat krisis moneter menerjang Indonesia pada 1998 lalu. Pada Januari 1998, rupiah sempat bernilai Rp 14.800 per USD 1, dan paling parah pernah terjadi pada Juni 1998, di mana USD 1 senilai Rp 16.800.

Namun, angka rupiah pada era tersebut mampu dikendalikan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dia berhasil menekan rupiah dari belasan ribu hingga berada di bawah Rp 7.000 jelang akhir masa pemerintahannya.

Habibie yang diangkat menjadi presiden setelah Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya berusaha keras agar rupiah tak terus melemah. Berbagai cara dia lakukan agar rupiah kembali menguat dengan segala cara.

Selain mengalami tekanan dari dalam negeri, Habibie juga harus berhadapan dengan intervensi ekonomi yang dipaksakan International Monetary Fund (IMF). Lembaga moneter ini memaksa Indonesia agar menghapus kebijakan subsidi, terutama BBM dan TDL. Namun, hal itu ditolak Habibie.

Ketika itu, Habibie mempertahankan agar harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh rakyat yang terpuruk akibat krisis. Harga Premium saat itu dipatok Rp 1.000, dan Solar Rp 550. Keputusan ini mendapatkan kritik tajam dari IMF.

Gaya presiden masa kini       (liputan6.com)

Habibie saat itu mengeluarkan sejumlah kebijakan guna memperkuat perekonomian nasional. Langkah pertamanya adalah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan dengan membentuk BPPN dan unit Pengelola Aset Negara, kemudian dilanjutkan dengan melikuidasi beberapa bank bermasalah.

Dia juga membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Untuk mendukung seluruh kebijakannya, dia mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Analis Millenium Penata Futures, Suluh Adil Wicaksono, upaya ini cukup berhasil karena Habibie tidak menganut sistem pasar bebas hingga membuat dolar berhasil ditekan.

"Kalau pemerintahan Presiden Habibie Rp 12.000 per dolar, mau dipatok Rp 8.000 per dolar. Jadi enggak menganut pasar bebas seperti negara-negara Amerika Latin, berhasil ditekan suku bunga di kisaran 10 persen," ujar dia, dalam wawancara dengan merdeka.com, Kamis (11/6) lalu.

Upaya ini ternyata sukses membuat rupiah terus menguat terhadap dolar. Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan MPR, nilai rupiah saat itu berada di level Rp 6.500, suatu pencapaian yang belum bisa diikuti oleh presiden setelahnya.

Bagaimana dengan Presiden Jokowi?

(merdeka.com/MI)

Kesalahan Fatal Jokowi-JK yang Buat Ekonomi Terpuruk

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".    (QS. An Nisa : 29) 

Fuad Bawazir    (foto.viva.co.id_

(Mediaislamia.com) --- Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru, Fuad Bawazier, meyakini bahwa tidak ada niat dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membuat perekonomian RI terpuruk. Meski begitu, dia melihat ada sejumlah titik kesalahan fatal.

“Saya yakin tidak ada niat pemerintah Jokowi-JK untuk menjerumuskan ekonomi RI. Niatnya, pemerintahan siapapun pasti baik,” kata Fuad dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Rabu malam (26/8/2015).

Menteri yang menjabat sebelum lengsernya Soeharto itu mengatakan, kesalahan Presiden Jokowi adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, ia yakin pemerintah kala itu sudah tahu akan terjadi tren penurunan harga minyak mentah dunia.

“Kesalahan fatal, dan konyol. Kenapa? Sudah tahu harga BBM bakalan turun trennya. Dia malah men-trigger inflasi, jadi daya beli konsumsi turun,” ucap Fuad.

Jokowi - JK dan ekonomi Indonesia       (beritasatu.com)

Fuad menyebut kebijakan tersebut merupakan kesalahan strategis pemerintah. Sementara pemerintah tahu bahwa kekuatan ekonomi terbesar RI adalah konsumsi rumah tangga.

“Kekuatan ekonomi terbesar itu dimulai dari konsumsi. Tiba-tiba mesin ini digebuk oleh pemerintah,” kata dia.

Menteri yang menggantikan Marie Muhammad itu tampak lebih kecewa lagi, lantaran pada saat harga minyak mentah dunia terus melorot beberapa hari terakhir, pemerintah belum juga melakukan evaluasi harga jual BBM. Dia pun sungguh menyayangkan apabila rakyat harus mensubsidi negara.

“Jadi soal menaikkan harga BBM ini bukan masalah berani, tapi lo (kamu) enggak ngerti. Akhirnya, kau memulai, kau yang susah, kau yang harus mengakhiri,” ucap Fuad.

(kompas.com/MI)