Penolakan datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi merah itu menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) disalahkan terhadap melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang seakan terus berlanjut. Partai Banteng itu menilai, Bank Indonesia-lah yang paling bertanggung jawab atas melemahnya nilai tukar rupiah.
“Kami ke dapil ditanya, ‘Ini bagaimana Pak Jokowi soal pelemahan rupiah.’ Lho, ini bukan urusan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu urusi fiskal. Kalau moneter dan kurs itu kerjaan BI,” kata Ketua Kelompok Fraksi PDI-P di Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno dalam jumpa pers Fraksi PDI-P di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015) seperti dilansir Kompas.
Sebagai lembaga yang berstatus independen, katanya, BI-lah yang bertanggung jawab penuh menjaga stabilitas rupiah. Namun, sejauh ini, dia melihat kinerja BI belum maksimal.
Seperti diketahui, sepanjang tahun ini rupiah telah melemah lebih dari 18 persen bila dibandingkan kurs awal tahun. Padahal, sepanjang 2014, rupiah hanya melemah sekitar 1,74 persen. Fraksi PDI-P pun mendesak pimpinan DPR RI segera melaksanakan pertemuan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Nantinya, pimpinan DPR bisa meminta BPK RI untuk mengevaluasi kinerja serta melakukan pemeriksaan dengan tujuan khusus terhadap Bank Indonesia.
Sementara itu, menurut pemimpin umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoe, merosotnya rupiah bukan hanya tanggung jawab BI saja.
“Nilai tukar rupiah terpuruk adalah tanggung jawab BI dan Pemerintah,” kata bos MNC yang pernah dikecewakan oleh Wiranto itu melalui akun Twitternya hari ini.(MZ/bersamadakwah/beritaislam.net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar