Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH.Ma’ruf Amin mengatakan internasionalisasi pengelolaan ibadah haji tidak mudah dilakukan. Sehingga, perlu dipertimbangkan lebih matang.
“Untuk internasionalisasi harus dipikirkan panjang, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nanti akan lebih banyak kendala lagi, sehingga harus dipertimbangkan lebih matang,” katanya kepada kiblat.net seusai acara Ta’aruf dan Pengukuhan Pengurus MUI masa Khidmat 2015-2020, pada Selasa (29/9) di Kantor MUI Pusat, Jl.Proklamasi No.51, Jakarta Pusat.
Lanjut Kiyai Ma’ruf, pengelolaan haji bila diserahkan kepada banyak negara hanya akan menimbulkan masalah baru. Alasannya karena, tidak mudah untuk menentukan penanggung jawab, pelembagaan, pengorganisasian, pembiayaan, dan pemimpin pengelolaan haji tersebut.
“Yang penting itu, masing-masing negara menjaga jamaahnya. Saudi menjaga sebagai tuan rumah, menyediakan fasilitas yang kurang itu apa,” ujarnya.
Menurut Kiyai Ma’ruf, pengelolaan haji oleh Arab Saudi selama ini sudah cukup bagus. Fasilitas di Mina sendiri, menurut dia, sudah cukup baik dan memadai. Hanya saja, peristiwa di Mina merupakan musibah diluar kekuasaan manusia.
Kendati demikian, dia mendorong agar Arab Saudi terus melakukan evaluasi dan perbaikan pengurusan ibadah Haji termasuk dengan kondisi di Mina.
“Yang penting itu di mana dilakukan perbaikan-perbaikan. Seperti, jangan hanya rambu, kalau rambu terkadang tidak dibaca orang. Mestinya ada petugas keamanan Saudi yang menjaga agar tidak terjadi arus balik,” terangnya.
Kemudian, Kiyai Ma’ruf juga meminta pemerintah menyediakan petugas untuk mengawal jamaah haji di Arab Saudi agar tertib.
“Pemerintah harus sediakan anggaran untuk petugas yang mengawal jamaah agar tidak keluar jalur,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Kiyai Ma’ruf, jamaah haji Indonesia seharusnya tidak hanya dibekali dengan manasik. Akan tetapi, dibekali pengetahuan tentang kondisi dan situasi di Arafah atau di Mina.
“Jadi, lebih baik kita berpikir tentang memperbaiki keadaan di Mina,” tegasnya.
Kiyai Ma’ruf berpendapat, kritik yang dilakukan berbagai pihak terhadap pemerintahan Arab Saudi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan dialog dengan pemerintahan Saudi untuk mencari jalan keluar terbaik atas persoalan tersebut.
“Saya kira yang penting itu dialog, dialog melakukan upaya perbaikan. Karena kritik saja tidak menyelesaikan. Menurut saya, sebetulnya sudah bagus kok. Kalau diikuti arusnya itu tidak terjadi. Karena ada arus balik maka terjadilah. Oleh karena itu, perlu petugas yang mengawal baik dari Saudi ataupun Indonesia,”pungkasnya.
Sekedar diketahui, pasca terjadinya musibah desak-desakan jamaah haji di Mina, Arab Saudi. Muncul isu internasionalisasi pengelolaan ibadah haji. Isu ini secara internasional, pernah muncul pada dekade 1990-an oleh pemimpin Libya, Muammar Khaddafi serta oleh pemimpin spiritual Iran, Ali Khamenei.(mz/kiblat/beritaislam.net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar